Ada Apa Bimtek Kepala Desa di Banyuwangi dan Bali? Diduga hanya Menghambur-Hamburkan APBKam atau DD

"Dana Rp. 33.000.000/Desa Biaya Bimtek Desa di Kabupaten Siak, Diduga Hanya Dipergunakan wisata ke Jawa Timur - Bali. Sementara Gedung Mewah Milik Pemda Siak Hanya Pajangan tidak Dipergunakan Sesuai Fungsinya."

SIAK -Masyarakat Kabupaten Siak sangat heran adanya pengalokasian  Dana Kampung/Desa (DD) yang sudah diserahkan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang sudah disalurkan ke setiap desa berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk dipergunakan mempercepat Pemulihan Perekonomian Masyarakat atas dasar dampak Pandemi Covid 19 di tahun-tahun lalu dan mendongkrak pembangunan desa sesuai dengan APBKam dalam memenuhi permintaan warga.

Program tersebut diduga tidak dilaksanakan atas dasar adanya kegiatan Bimtek Aparat Kampung di  Siak, yang diduga hanya menghambur-hamburkan anggaran, diduga atas persetujuan dari Bapak Bupati dan Camat di wilayah Kabupaten Siak untuk melaksanakan Bimtek Keuangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Bali dengan anggaran setiap Desa harus mengeluarkan sebesar Rp. 33.000.000/desa. Sementara itu jumlah desa di wilayah Kabupaten Siak 122 Desa dari 14 kecamatan. Jumlah anggaran yang diduga sudah dihambur-hamburkan Rp. 33.000.000/desa X 122/desa = Rp. 4.026.000.000 sangat fantastis dan terbuang sia-sia.

Salah seorang Tokoh Masyarakat Bapak Tatang (20/10/2023) angkat bicara masalah Bimtek Aparat Kampung yang dilaksanakan di ujung akhir tahun, sangat ironis mereka melakukan Bimtek di Kabupaten  lain diluar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Sangat disayangkan kegiatan tersebut diduga tidak bermanfaat bagi warga tegas Tatang

"Kami sangat heran adanya dua gedung mewah yang sudah dibangun menelan biaya kurang lebih puluhan milliar rupiah yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Sementara itu Aparat Kampung di wilayah Kabupaten Siak harus mengeluarkan anggaran fantastis Rp. 33.000.000/Kampung dengan Menggunakan Alokasi Dana Kampung,'  sebut Tatang

"Sangat disayangkan bahwa dana tersebut tidak dipergunakan ke infrastruktur pembangunan jalan, saluran atau ketahanan pangan untuk menambah pendapatan warga sesuai harapan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo agar dana desa dapat dipergunakan membangun desa (Tepat Guna) bukan melakukan Bimtek ke luar daerah." lanjut Tatang lagi

Dalam kesempatan itu juga, salah satu tokoh dan putra daerah Kabupaten Siak Bapak Ruslan Lai sangat geram melihat kegiatan yang sudah dipergunakan dengan dalih Bimtek, sementara kuat dugaan hanya wisata. Dikatakannya, "apa Pemda Siak tidak menganalisa besarnya anggaran yang sudah dipergunakan pihak aparat kampung? dan perlu, pihak Instasi terkait harus bisa memilah-milah yang mana Bimtek dan yang mana Studi Banding, jelas dari pengertian Bimtek biasanya dilaksanakan pada bulan Februari sebelum Anggaran diturunkan pihak pemerintah ucap Ruslan Lai yang akrab disapa Cik Lai

 "Dan itu pun untuk menghemat biaya seharusnya dapat memanfaatkan gedung pertemuan Pemda yang sangat megah dan kokoh, jelas kuat dugaan instansi terkait dengan APDESI Kabupaten Siak hanya mencari keuntungan atau fee dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut," Sambung Cik Lai.

Di tempat terpisah, Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Siak juga mengkritisi terkait Bimtek Para Penghulu Kampung Se Kabupaten Siak tersebut

"Sangat disayangkan dua gedung kesenian dan gedung daerah Sultan Syarif Qasim II yang selama ini dibangga-banggakan pemerintah, namun tidak dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut dan seharusnya dengan adanya gedung tersebut yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah  bisa dimanfaatkan, dan tentu sisanya bisa dimanfaatkan Pemerintah Kampung untuk membangun jalan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dll. Seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan tersebut harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah di pergunakan ungkap ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Siak Syahnurdin (red)