Lsm Berkibar Desak Irjen PU Usut Dugaan KKN di BBWS Ciliwung Cisadane

JAKARTA, - Ketua Badan Pimpinan  Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berkibar, Sariman,mendesak Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum segera perintahkan jajarannya turun gunung untuk mengusut dugaan korupsi kolusi dan nepotisme( KKN) di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

Menurutnya,penyerapan anggaran terindikasi adanya dugaan tindak pidana KKN setiap tahun. Desakan tersebut disampaikan, Sariman, penggiat anti korupsi sekaligus Ketua Umum Badan  Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berkibar.

"Kami telah resmi melaporkan dugaan KKN ke Irjen Kementrian PU melalui Surat No. O19/LSM-BERKIBAR-LP/VII-2024." Ujar Sariman melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Sariman,mengatakan pihaknya akan membongkar satu-persatu dugaan korupsi dalam penyerapan anggaran yang diduga terjadi setiap tahunnya.

 

"Catatan kami, dugaan KKN di BBWS Ciliwung Cisadane, khusunya di Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan  Sumber Air Ciliwung-Cisadane setiap tahunnya diduga terjadi. Salah satu yang  kami laporkan ke Irjen Kementerian PU, dugaan penyimpangan pengerjaan Proyek Pengendalian Banjir kawasan Kemayoran TA 2023," sambungnya

"Kami menduga ada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme pada proyek yang menelan  anggaran senilai Rp. 21.849.328.623,35 miliar. Kami juga menduga  proyek yang dikerjakan PT.Mari Bangun Nusantara," sarat dengan penyimpangan,"ungkap Sariman

"Dalam investigasi dilapangan,  kami menemukan dugaan spek Box Culvert yang tidak sesuai dengan spek gambar yang sudah ditentukan. Dalam Spek digambar yang seharusnya menggunakan besi D13 ulir, nyatanya diduga yang ada dilapangan memakai besi 8 Hal ini terindikasi adanya dugaan kecurangan dalam spek pembesian box culvert. Imbuh Sariman lagi

Ia juga mengatakan bahwa akibat dugaan pengurangan spesifikasi  tersebut Kuat dugaan dan patut diduga telah terjadi  indikasi kerugian negara. Mereka juga menghitung dengan hasil  sementara untuk kerugian negara kurang lebih Rp. 3 miliar  dari total kebutuhan box culvert sekitar 420 pcs. 

Selain itu tambah Sariman, proyek yang dikejakan PT MBN tersebut tidak selesai dikerjakan hingga masa kontrak berahir. Pantauan kami hingga kontrak berahir, pada Desember 2023 kondisi bobot fisik pekerjaan hanya 40%. Namun Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane dalam hal ini,  PPK Satker SNVT nekat memberikan perpanjangan waktu 50 hari kepada PT. MBN untuk menyelesaikan proyek pengendalian banjir di Kemayoran.

Perpanjangan waktu dianggap tidak layak dan diduga sarat rekayasa administrasi karena klaim bobot pekerjaan 80 persen tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ironisnya, menurut Sariman walaupun sudah diberikan kesempatan perpanjangan waktu,penyedia tetap saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Hal aneh lainnya yang dipertanyakan, besarnya anggaran pengawasan yang lebih dari Rp3 Miliar. Nilai tersebut menurut Sarima semestinya tidak lebih besar dari 5 persen nilai anggaran Rp 21 miliar 

"Sementara informasi dari Irjen PU melalui sekretaris Irjen PU, Bimo Adi Nursanthyasto  kami telah menerima pengaduan LSM Berkibar dan akan segera ditindaklanjuti. Wartawan dan LSM Berkibar sudah berulang kali mencoba konfirmasi kepada Kepala Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane, Putu Jono diduga selalu menghindar. Bahkan pengawalan super ketat satpam diperintahkan berlapis-lapis jaga pejabat. Wartawan dan LSM. tidak boleh masuk ujar Abel salah satu satpam penjaga  pejabat BBWS CC," tutup Sariman (Red)