
SIAK, RIAU – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mulai melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penggelapan hak atas benda tidak bergerak terkait persoalan lahan di Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Subdit II Ditreskrimum Polda Riau telah menerbitkan surat undangan klarifikasi kepada Musliadi, selaku pelapor sekaligus pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dipersoalkan.
Saat dikonfirmasi media ini, Jum’at (20/11/2026) Musliadi selaku pemilik lahan membenar bahwa ia telah membuat laporan ke Polda Riau langsung atas dugaan penyerobotan lahan miliknya
“Ya, di Polda saya yang laporkan Rojison, ” Ucapnya singkat
Berdasarkan surat Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 16 November 2026, penyelidikan dilakukan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Adapun objek tanah yang dilaporkan berada di Jalan Koperasi Tinera Jaya, Dusun I, RT/RK 001, Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
MUSLIADI DIMINTA BERIKAN KLARIFIKASI:
Dalam surat undangan tersebut, Musliadi diminta hadir untuk memberikan keterangan kepada penyelidik IPDA Raffika Pebrianda, S.H., bersama tim Subdit II Ditreskrimum Polda Riau.
Klarifikasi dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Pemeriksaan Ditreskrimum, Gedung Utama Lantai 4 Polda Riau, Jalan Pattimura Nomor 13, Pekanbaru.
Musliadi juga diminta membawa dokumen surat-surat tanah serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek lahan yang dilaporkan.
MUSLIADI BERHARAP RIWAYAT TANAH DIUNGKAP:
Musliadi, selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, berharap penyelidikan yang dilakukan Polda Riau dapat mengungkap secara menyeluruh duduk persoalan tanah yang selama ini dipermasalahkannya.
Menurut Musliadi, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan penyerobotan lahan yang disebutnya telah berlangsung sejak 2004. Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan dugaan keterlibatan mantan Kepala Desa Bunsur berinisial Rojison dalam riwayat administrasi pertanahan.
Namun, dugaan tersebut masih perlu didalami dan dibuktikan melalui proses hukum serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Musliadi berharap penyelidik tidak hanya menelusuri penguasaan fisik tanah, tetapi juga memeriksa riwayat penerbitan surat tanah, keabsahan dokumen kepemilikan, serta proses administrasi pertanahan yang berkaitan dengan objek tersebut.
Menurutnya, penelusuran dokumen dan keterangan seluruh pihak sangat penting agar persoalan kepemilikan lahan memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
MENUNGGU PROSES PENYELIDIKAN POLDA RIAU:
Terbitnya surat undangan klarifikasi tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan laporan Musliadi di Ditreskrimum Polda Riau.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, objektif, serta berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui riwayat tanah tersebut juga dinilai penting untuk mengungkap bagaimana awal mula persoalan hingga munculnya dugaan penguasaan lahan yang dipersoalkan.
“Saya berharap laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti hingga tuntas sehingga status dan kepastian hukum atas lahan milik kami itu yang juga diklaim pihak lain dapat terungkap, ” Ujar Musliadi
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum dapat menghubungi pihak terkait serta belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Riau mengenai hasil penyelidikan dalam perkara tersebut. (Red)
